Langsung ke isi
Jumat, 20 November 2026 · Baca sebentar. Paham lebih banyak.Pedoman · Koreksi
Sains, teknologi, dan pengetahuan untuk keseharian.
Hukum

Kenapa UU Perampasan Aset Bisa Kembalikan Uang Korban Travel Bodong? Ini Penjelasannya

Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU, ilustrasi pengesahan UU Perampasan Aset
Foto: AntaraTV / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

JAKARTA – DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Senayan, Kamis (19/11/2026). Salah satu yang paling banyak ditanyakan: kenapa aturan ini disebut bisa mengembalikan uang korban travel atau investasi bodong?

Jawabannya ada pada mekanisme perampasan yang tidak selalu menunggu pelaku dihukum. Menurut detikNews, UU ini mengenal dua jalur: lewat perkara pidana, dan lewat jalur non-pidana.

Jalur non-pidana dipakai ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau sakit permanen sehingga perkaranya tidak bisa disidangkan. Dalam kondisi itu, hasil kejahatannya tetap bisa dirampas.

Selama ini korban penipuan massal kerap menunggu bertahun-tahun karena proses pidana berlarut. “Negara tidak perlu lagi menunggu proses pidana pelaku selesai yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun,” kata Habiburokhman saat RUU dibahas, seperti dikutip CNBC Indonesia pada 30 Oktober 2026.

Ruang sidang paripurna DPR di Senayan
Ruang sidang paripurna DPR, Senayan, pada 2015. Foto arsip. Foto: Andylala Waluyo (VOA) / Wikimedia Commons (domain publik)

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menyebut cakupannya antara lain korupsi, narkotika, terorisme, serta penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat luas, seperti koperasi bodong dan travel bodong.

Lalu ke mana aset itu? Dalam pembahasan RUU, kumparan melaporkan arah pengaturannya adalah mengembalikan aset langsung kepada korban, bukan ke kas negara. CNBC Indonesia menulis hasil lelang aset direncanakan dibagi secara proporsional kepada korban yang terverifikasi.

“Kita akan atur agar langsung disita, dirampas, dibagikan secara langsung kepada para korban,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, seperti dikutip kumparan pada 5 November 2026, saat RUU masih dibahas.

Kenapa ini penting? Dalam kasus penipuan massal, pelaku sering sudah memindahkan atau menyembunyikan aset ketika perkara pidananya masih berjalan. Mekanisme perampasan aset dirancang agar negara bisa mengejar hartanya lebih dulu, tanpa harus menunggu vonis yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Apakah aset bisa dirampas sembarangan? Soedeson menegaskan tidak. “Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,” ujarnya.

Yang belum jelas: kapan UU mulai berlaku, aturan turunannya, nomor pasal final soal pengembalian ke korban, serta apakah kasus lama seperti First Travel atau Binomo bisa ikut ditangani. Teks final UU belum dipublikasikan dalam sumber yang kami rujuk.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: detikNews, CNBC Indonesia, kumparan

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Bagaimana reaksi Anda?

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.

Komentar langsung tampil. Komentar berisi kata kasar, jorok, ujaran kebencian, atau tautan otomatis ditolak.

Baca juga