Kalau Wapres Mundur, Siapa Penggantinya? Penjelasan Aturan dari Kasus Gibran
JAKARTA – Kalau seorang wakil presiden mundur, siapa yang menggantikannya? Pertanyaan itu mengemuka setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menyampaikannya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Menurut dia, Gibran dan Prabowo bertemu pagi harinya selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan itu Gibran menyatakan niat mundur karena dinamika terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Apakah Presiden menolak? Prasetyo menegaskan tidak benar Presiden menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.
Lalu bagaimana aturannya bila kursi wakil presiden benar-benar kosong? Jawabannya ada di Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam waktu paling lambat 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Kenapa, ya, harus lewat MPR? Konstitusi memberi peran memilih itu kepada MPR, dengan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan dua nama. Wakil presiden terpilih lalu bersumpah atau berjanji di hadapan MPR atau DPR sesuai Pasal 9 UUD 1945.
Apakah tenggat 60 hari sudah berjalan? Belum. Tenggat itu berlaku bila terjadi kekosongan, sementara hingga artikel ini disusun belum ada pengumuman bahwa jabatan wakil presiden kosong.
Apa yang sudah pasti? Menurut ANTARA, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang belum pasti: apakah Presiden menerima pengunduran diri itu dan kapan keputusan resmi diumumkan. Belum ada pula pernyataan langsung dari Gibran maupun Prabowo.
Suara.com melaporkan, dokumen yang dimaksud berkaitan dengan bukti pendidikan setara SMA, dan Gibran meminta tetap menjabat selama proses pembuktian itu berjalan.
Apa bedanya niat dan keputusan? Dalam kutipan yang disampaikan Prasetyo, istilah yang dipakai adalah “niatan untuk mengundurkan diri”. Keputusan resmi atas niat itu belum diumumkan hingga artikel ini disusun.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: CNBC Indonesia, ANTARA, JDIH Kementerian Keuangan.
